Setiap orang pasti sudah mengenal apa yang dianggap dengan pajak. Namun, beberapa sebutan pada dalam ketentuan pajak yg ada, acapkali membingungkan harus pajak pada menjalankan kewajibannya keliru satunya merupakan pajak jasa konstruksi yg akan kita bahas sekarang.
Di Indonesia sendiri umumnya harus pajak memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan yang relatif rendah, namun waktu ini pemerintah terus menggenjot penermiaan pajak sebagai akibatnya edukasi mengenai perpajakan semakin digalakan.
Seperti halnya pada jasa konstruksi yg bagi sebagian orang masih bingung memutuskan jenis pajaknya. Sebuah jasa konstruksi bisa memiliki beban pajak baik itu berupa PPh pasal 23 juga PPh pasal 4 ayat dua.
Ingin mengetahui secara lengkap pajak dalam usaha jasa konstruksi? Anda sanggup membaca artikel ini sampai dengan selesai supaya usaha kontraktor Anda tahu perkara perpajakan ini secara mendalam.Pengertian & Jenis Jasa KonstruksiSONY DSC
Undang-undang mengenai Jasa konstruksi (UUJK) menjelaskan bahwa pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi & layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi Medan Pajak Penghasilan atas Penghasilan menurut Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa aplikasi pekerjaan konstruksi, & layanan jasa konsultasi supervisi pekerjaan konstruksi.
Jasa konstruksi dimulai menurut termin awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.
Lalu, menurut kategorisasi PPh Final Pasal 4 Ayat dua, Usaha Jasa Konstruksi terbagi sebagai 3 ragam, yaitu:Perencana konstruksi
Ini adalah entitas atau organisasi yang Jasa Konstruksi Medan menaruh layanan jasa perencanaan pada konstruksi yang meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai menurut studi pengembangan sampai penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
Perencana konstruksi ini umumnya disebut Konsultan Perencana (team Leader).Ruang lingkup kegiatannya mencakup aktivitas survei, perencanaan generik, studi kelayakan proyek, perencanaan operasi dan pemeliharaan.
Perencanaan konstruksi sangat krusial buat dilakukan karena hal tersebut akan terkait dengan persiapan dokumen tender, metode penentuan besarnya biayayg diharapkan, jadwal pelaksanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, dan ketentuan-kentuan lain yg kemungkinan akan terjadi ketika aplikasi konstruksi.Pelaksana konstruksi
Ini adalah penyedia yg memberikan layanan jasa aplikasi pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian aktivitas atau bagian-bagian dari kegiatan mulai menurut penyiapan lapangan sampai menggunakan penyerahan akhir output pekerjaan konstruksi.
Pelaksana konstruksi diklaim menggunakan Kontraktor Konstruksiyang sebagai manajer proyek/kepala proyek. Kontraktor bertugas buat mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.Pengawas konstruksi
Ini merupakan entitas bisnis yg mengawasi aktivitas & memberikan layanan jasa pengawasan terhadap jalannya pekerjaan aplikasi konstruksibaik sebagian atau holistik pekerjaan mulai dari penyiapan lapangan hingga proyek diselesaikan.
Sebagai penyedia jasa yg mengerjakan pengawasan diklaim sebagaiKonsultan Pengawas (Supervision Engineer).Pentingnya Jasa Konstruksi dalam Penerimaan Pajak pada Indonesia
Pada tahun 2021, Pemerintah merencanakan Proyek Strategis Nasioanl menggunakan alokasi kurang lebih Rp464 triliun sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Data lain berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, menyebutkan kebutuhan buat infrastruktur jangka saat tahun 2020-2024, menyentuh Rp2.058 triliun.
Kebutuhan ini meliputi asal daya air (577 T), jalan dan jembatan (573 T), permukiman (128 T) dan perumahan (780 T).
Angka lain berdasarkan BCI Asia menyebutkan prediksi proyek konstruksi Indonesia buat tahun 2021, yaitu Rp197,8 T buat proyek gedung, sektor residensial Rp52,4 T dan konstruksi industri Rp16,7 T.
Bisnis jasa konstruksi akan mendorong penerimaan pajak bila penyetoran & mutilasi PPh Final atas Jasa Konstruksi dilakukan secara benar. Selain penyetoran, perlu ditilik kepatuhan dan kebenaran pelaporan SPT Jasa Konstruksi Medan Masa PPh Final atas Jasa Konstruksi.
Pekerjaan jasa konstruksi meliputi jasa konsultasi perencanaan, jasa pelaksana, & jasa pengawasan konstruksi.
Aturan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi diatur dari Pasal 4 ayat dua UU Pajak Penghasilan & diatur spesifik menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
Atas pekerjaan pelaksanaan jasa konstruksi dikenakan tarif PPh Final sebanyak 2 % sampai 4 persen sedangkan perencanaan konstruksi & pengawasan dikenakan 4 % sampai 6 persen.
Dalam hal wajibpajak yg nir mempunyai Sertifikasi Badan Usaha, maka pengenaan PPh atas jasa konstruksi dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 4% & 6%.
Baca jua: Apa Itu EFIN dan Bagaimana Cara Mendapatkan EFIN Secara Online?Ketentuan Tarif Pajak Jasa Konstruksi
Ketentuan PPh Final Jasa Konstruksi sudah diatur pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh & Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008.
Tarif PPh yg dikenakan pada bisnis jasa konstruksi diberlakukan dari kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yg dimiliki wajibpajak.
Pengenaan atas PPh Pasal 4 Ayat 2 dilaksanakan menggunakan PP Nomor 51 tahun 2008 bersifat final. Sedangkan untuk mutilasi PPh pasal 23 bersifat tidak final.
Besaran nominal pada sebuah jasa konstruksi umumnya diklaim menggunakan istilah nilai kontrak. Nilai kontrak tersebut yang kemudian akan dikenakan atas beban PPh sesuai dengan PP No 5 Tahun 2008.
Sedangkan buat subjek pajak yang dimaksud pada PPh pasal 4 ayat dua yaitu bisnis jasa konstruksi.
Sedikit tidak sinkron dengan PPh pasal 23 yang mengungkapkan jasa konstruksi tanpa kata usaha.
Penulisan yang berbeda dalam ke 2 regulasi tersebut tentu menjadi perbedaan yg mendasar dalam subjek pajaknya. Meskipun subjek pajak yg dimaksud hampir sama, yaitu jasa konstruksi.
PP Nomor 51 Tahun 2008 bisa diterapkan apabila pemenuhan persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah menerima izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) berdasarkan lembaga berwenang (misalnya LPJK).
Berdasarkan sertifikat jasa konstruksi (SBU) yang sudah diperoleh dan masih berlaku, maka tarif pengenaan pajaknya merupakan:Pajak 2% buat jasa aplikasi konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi mini.Pajak tiga% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi menengah atau besar .Pajak 4% buat jasa perencanaaan maupun pengawasan (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau akbar).
Jika Sertifikat Badan Usaha (SBU) telah tidak berlaku, karena alpa atau lalai melakukan pendaftaranulang, maka tarif PPh Final-nya merupakan:Pajak 4% buat jasa aplikasi konstruksi.Pajak 6% buat jasa perencanaan maupun supervisi konstruksi.
Jika pengusaha jasa konstruksi nir memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) berdasarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), maka pengenaan Pajak Penghasilan bukan memakai tarif PPh Final. Tarif PPh yang dikenakan adalah:PPh Pasal 23, bila pengusaha jasa konstruksi berbentuk perusahaan atau badan.PPh Pasal 21, bila pengusaha jasa konstruksi merupakan orang eksklusif (Wajib Pajak Orang Pribadi)
Pastikan Anda menghitung PPh 21 menggunakan lebih mudah melalui kalkulator PPh 21 yg mampu Anda gunakan secara gratis melalui tautan ini.Mekanisme Penyetoran Pajak Jasa Konstruksi
Pemenuhan pembayaran PPh Final Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui: Pemotongan atau pemungutan sang pengguna jasa (konsumen) dan; Pembayaran melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor jasa konstruksi.
Jika pengguna jasa konstruksi berstatus menjadi pemotong PPh, maka pemenuhan kewajiban dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri.
Jika pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor harus menyetorkan sendiri PPh jasa konstruksi yang terutang.
Batasan pembayaran & pelunasan PPh Final bisnis jasa konstruksi maksimallepas sepuluh bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh sang pengguna jasa dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah bulan diterimanya pembayaran sang pemberi jasa (kontraktor).
Pemotong & pemungut PPh jasa konstruksi wajibmelaporkan pemotongan dan pemungutan tadi aporisma lepas 20 bulan berikutnya selesainya bulan terutangnya PPh.
Batasan lepas pelaporan ini juga berlaku buat pengusaha jasa konstruksi menyetor sendiri PPh jasa konstruksi.
Jika terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yg terutang menurut Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan menurut pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka atas selisih kekurangan tadi disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar